Mahkamah Agung Republik Indonesia | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Lambang Pengadilan Agama Rantauprapat
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS IB Integritas | Disiplin | Akuntabel | Modern | Amanah | Nyaman
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan · Akuntabel · Kompeten
Harmonis · Loyal · Adaptif · Kolaboratif
# bangga
melayani
bangsa

Hakim PA Rantauprapat Angkat Paradoks Kesalehan Beribadah dan Integritas Sosial dalam Apel Pagi

Rantauprapat, 9 November 2026 – Mengawali pekan kerja, Pengadilan Agama Rantauprapat melaksanakan apel pagi yang diikuti oleh seluruh aparatur. Bertindak sebagai pembina apel, Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., menyampaikan amanat yang mengajak seluruh aparatur untuk merefleksikan hubungan antara ketaatan beribadah dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial.

1

Dalam amanatnya, beliau mengangkat sebuah paradoks menarik mengenai tingkat religiositas masyarakat Indonesia. Berdasarkan penelitian Pew Research Centre, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat ketaatan beribadah yang tinggi. Namun, gambaran tersebut menjadi menarik ketika dibandingkan dengan hasil Islamicity Index: How Islamic are Islamic Countries? yang digagas oleh Prof. Hossein Askari dan Prof. Scheherazade S. Rehman dari George Washington University.

Dalam indeks tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-140 dari 208 negara. Sementara itu, Selandia Baru menempati peringkat pertama, disusul Luksemburg, Irlandia, Islandia, dan Finlandia. Hasil ini memberikan perspektif berbeda mengenai bagaimana nilai-nilai Islam tercermin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Beliau menjelaskan bahwa tingginya ketaatan dalam menjalankan ibadah ritual belum tentu berbanding lurus dengan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial. Kesalehan sejatinya tidak hanya diukur dari hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dari bagaimana seseorang menjaga kejujuran, integritas, keadilan, etika, serta kepedulian terhadap sesama.

Selain itu, beliau turut mengutip pepatah Jawa, “Sepi ing pamrih, rame ing gawe”, yang bermakna bekerja dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan berlebih, serta mengutamakan tindakan dan pengabdian daripada sekadar mencari pengakuan. Pepatah tersebut menjadi pengingat bahwa setiap aparatur hendaknya bekerja dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan keikhlasan dalam menjalankan amanah.

2

Pesan tersebut menjadi refleksi penting bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Rantauprapat. Sebagai bagian dari lembaga peradilan, setiap aparatur dituntut tidak hanya menjalankan tugas dan kewajiban secara administratif, tetapi juga menjunjung tinggi integritas dan nilai-nilai moral dalam setiap pelaksanaan pekerjaan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Melalui amanat apel pagi ini, diharapkan seluruh aparatur dapat menjadikan nilai-nilai ibadah sebagai landasan dalam bekerja, sehingga kesalehan tidak berhenti pada ritual semata, melainkan tercermin nyata melalui sikap, perilaku, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. (PTIP PA-Rap)

Pengadilan Agama Rantauprapat Laksanakan Eksekusi Riil

Pada hari ini Selasa, 29 September 2026, atas perintah Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat, Dr. Hj. Sri Armaini, S.H.I., M.H. untuk melakukan eksekusi riil terhadap objek harta warisan dalam perkara nomor 1/Pdt.Eks/2026/PA.Rap, maka Panitera H. Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M. didampingi 2 (dua) orang saksi Syaiful Anwar, S.H. dan Abdul Hamid, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat mengunjungi lokasi objek yang berada di Desa Siamporik, Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara untuk melaksanakan eksekusi dimaksud.

1
Setelah melalui tahapan aanmaning dilanjutkan dengan keluarnya penetapan putusan perintah sita eksekusi dari Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat nomor 1/Pdt.Eks/2026/PA.Rap tanggal 06 Mei 2026. Namun pada tahap akan dilaksanakan sita eksekusi ternyata para pihak berperkara telah berdamai dan sepakat melakukan eksekusi riil dan membagi objek perkara secara natura. Selanjutnya atas permohonan para pihak berperkara Panitera didampingi 2 (dua) orang saksi terjun langsung ke lapangan untuk melakukan eksekusi dimaksud.

2

 

Ketua dan Jajaran Hakim PA Rantauprapat Ikuti Diskusi Hukum Wilayah Bagian Timur PTA Medan.

Tapanuli Selatan, 17 September 2026 – Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat, Dr. Hj. Sri Armaini, S.H.I., M.H., bersama jajaran hakim mengikuti kegiatan Diskusi Hukum bagi Hakim Pengadilan Agama Wilayah Bagian Timur. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Tapanuli Selatan.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, Dr. Insyafli, M.H.I., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, Dr. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H., Bupati Tapanuli Selatan; serta para pimpinan dan hakim dari pengadilan agama yang tergabung dalam Wilayah Bagian Timur.

3

Pengadilan agama yang mengikuti kegiatan tersebut meliputi Pengadilan Agama Rantauprapat, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Pengadilan Agama Balige, Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Pengadilan Agama Pandan, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Sibolga, Pengadilan Agama Sibuhuan, dan Pengadilan Agama Tarutung.

Diskusi hukum ini menjadi sarana bagi para hakim untuk memperdalam pengetahuan, bertukar pandangan, serta menyamakan pemahaman dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkembang di lingkungan peradilan agama. Melalui pembahasan yang komprehensif, para peserta diharapkan memperoleh perspektif yang semakin luas dalam melaksanakan tugas yudisial.

2

Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari upaya Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kualitas tenaga teknis hakim pada pengadilan agama di wilayah hukumnya.

Keikutsertaan Ketua dan jajaran hakim Pengadilan Agama Rantauprapat dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur peradilan guna mewujudkan pelayanan hukum dan penanganan perkara yang semakin berkualitas, profesional, serta berorientasi pada kepastian dan keadilan bagi masyarakat. (PTIP-PA Rantauprapat)

PA Rantauprapat Ikuti Wawancara Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2026

Rantauprapat, 14 September 2026 — Pengadilan Agama Rantauprapat mengikuti wawancara Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2026 bersama Tim Penilai Internal Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Ruang Media Center Pengadilan Agama Rantauprapat selama lebih kurang dua jam.

Rangkaian wawancara diawali dengan pemaparan materi selama 15 menit oleh Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat, Dr. Hj. Sri Armaini, S.H.I., M.H. Dalam pemaparannya, disampaikan berbagai upaya, inovasi, serta hasil pembangunan Zona Integritas yang telah dilaksanakan sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

DESK EVALUASI 2

Setelah pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Tim Penilai Internal melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada enam area perubahan, termasuk implementasi program, keberlanjutan inovasi, penguatan budaya kerja, serta komitmen seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan yang prima dan bebas dari praktik korupsi.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat didampingi oleh Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas, para Koordinator Area I sampai dengan Area VI, Panitera, Sekretaris, Agen Perubahan, Duta Zona Integritas, dan Duta Layanan.

Keikutsertaan dalam wawancara evaluasi ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK Tahun 2026. Pengadilan Agama Rantauprapat berkomitmen untuk terus menjaga integritas serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat pelaksanaan evaluasi, tetapi juga dalam setiap pelaksanaan tugas dan pemberian layanan kepada masyarakat.

DESK EVALUASI 1

Melalui semangat kebersamaan dan dukungan seluruh aparatur, Pengadilan Agama Rantauprapat berharap proses evaluasi dapat berjalan dengan lancar serta memberikan hasil terbaik dalam mewujudkan badan peradilan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. (PTIP-PA Rantauprapat)

PA Rantauprapat dan Pemkab Labuhanbatu Tandatangani Nota Kesepahaman Sinergi Pelayanan

Rantauprapat, 4 September 2026 — Pengadilan Agama Rantauprapat bersama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelayanan yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat, Dr. Hj. Sri Armaini, S.H.I., M.H., bersama Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.O.G., M.K.M.

mou lbatu 1mou lbatu 5

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, pimpinan perangkat daerah, serta para tamu undangan. Acara diawali dengan pembacaan doa oleh Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu, Dr. H. Darmansyah Siagian, S.Ag., M.A.P., sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus permohonan keberkahan dan kelancaran atas kerja sama yang dilaksanakan.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dan Bupati Labuhanbatu menyampaikan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi serta menghadirkan pelayanan yang terintegrasi bagi masyarakat. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk administratif, tetapi juga melalui program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.

mou lbatu 4mou lbatu 6

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama Rantauprapat dengan empat perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Labuhanbatu.

Melalui perjanjian kerja sama tersebut, para pihak berkomitmen melakukan berbagai upaya untuk menjaga keutuhan keluarga serta menurunkan angka perceraian dan perkawinan dini. Upaya tersebut akan dilaksanakan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, anak-anak, serta generasi muda, penguatan layanan konseling dan pendampingan keluarga, peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi.

Kerja sama ini juga diarahkan untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak tetap terlindungi dan terpenuhi setelah adanya putusan pengadilan. Hal tersebut meliputi penguatan koordinasi antarlembaga, pendampingan terhadap perempuan dan anak, serta percepatan penerbitan dokumen kependudukan yang menyesuaikan dengan status hukum masyarakat pascaputusan pengadilan.

mou lbatu 2mou lbatu 3

Sebagai bentuk nyata pelaksanaan sinergi pelayanan, Bupati Labuhanbatu turut menyerahkan dokumen kependudukan pascaputusan pengadilan kepada masyarakat yang telah selesai berperkara di Pengadilan Agama Rantauprapat. Penyerahan tersebut menjadi langkah awal dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, terintegrasi, dan memberikan kepastian administrasi kepada masyarakat.

Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi Pengadilan Agama Rantauprapat dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi perempuan, anak, dan keluarga. (PTIP-PA Rantauprapat)

  • Ucapan_1
  • Ucapan_2
CCTV PA Rantauprapat