PENDAFTARAN PERKARA TINGKAT PERTAMA ( Cerai Gugat )

PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

1.

Pihak berperkara ( Istri ) datang ke Pengadilan Agama Rantauprapat dengan membawa surat gugatan tertulis. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama Rantauprapat ( yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ).

Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 32 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 jo pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

2.

Gugatan harus memuat: identitas para pihak (isteri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat), posita, yaitu alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya gugatan, petitum, yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

3.

Pihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau minimal 7 (Tujuh) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat. Dokumen yang perlu diserahkan kepada Meja I adalah :

• Surat kuasa khusus ( dalam hal Penggugat menguasakan kepada pihak lain)
• Fotokopi kartu tanda advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
• Surat kuasa insidentil harus ada keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS/POLRI/TNI.

4.

Petugas Meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan  perkara   yang  diajukan   dan   menaksir   panjar biaya   perkara   yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya   perkara   diperkirakan harus  telah   mencukupi   untuk   menyelesaikan perkara tersebut,didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terahir Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009.

Catatan :

• Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara Prodeo ( cuma- cuma ).Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
• Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0,00 dan ditulis  dalam  Surat  Kuasa  Untuk  Membayar  (SKUM),didasarkan  pasal 237-245 HIR.
• Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak  mampu atau berperkara secara prodeo  ini ditulis dalam surat permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan permohonan perkara. Dalam posita surat gugatan untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

5.

Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

6.

Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

7.

Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.

8.

Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya  perkara. Pengisian data  dalam  slip  bank  tersebut  sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM),seperti nomor urut,dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

9.

Setelah  berperkara  menerima  slip  bank  yang  telah  divalidasi  dari  petugas layanan bank, pihak berperkara  menunjukan  slip  bank  tersebut  dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada petugas Kasir.

10.

Pemegang  kas  setelah  meneliti  slip  bank  kemudian  menyerahkan  kembali kepada pihak berperkara. Petugas kasir kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat  Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

11.

Pihak  berperkara  menyerahkan  kepada  petugas  Meja  II  surat  gugatan  atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2(dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

12.

Petugas  Meja  II  mendaftar/mencatat  surat  gugatan  atau  permohonan  dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

13.

Petugas  Meja  II  menyerahkan  kembali  1  (satu)  rangkap  surat  gugatan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

14.

Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap  ke persidangan  setelah  ditetapkan  Susunan  Majelis  Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

PROSEDUR GUGATAN / PERMOHONAN LAINNYA

A.

PEMBATALAN NIKAH

Pembatalan Nikah adalah permohonan yang diajukan oleh pihak isteri, suami, keluarga dalam garis lurus ke atas suami atau isteri, dan pejabat yang berwenang/pejabat tertentu untuk membatalkan suatu pernikahan yang telah tercatat dengan resmi.

Prosedurnya sebagai berikut :

• Pihak yang menghendaki pembatalan nikah, mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan;
  

• Permohonan harus memuat: identitas para pihak (Pemohon dan Termohon), posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan), petitum (yaitu hal-hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).
  

• Alasan pembatalan nikah antara lain :

• Pihak suami telah menikah lagi (polygami) tanpa izin pengadilan;

• Pihak isteri telah menikah lagi padahal masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain (belum bercerai), atau masih dalam masa iddah;

• Pernikahan dilakukan oleh PPN yang tidak berwenang;

• Pernikahan menggunakan wali nikah yang tidak sah;

• Pernikahan dilakukan tanpa disaksikan 2 orang saksi;

• Pernikahan dilakukan di bawah ancaman;

• Pernikahan melanggar batas umur perkawinan;

• Pada waktu dilangsungkan pernikahan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri;

• Permohonan diajukan ke pengadilan di daerah hukum perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami/ isteri;

B.

IZIN POLIGAMI

Izin Poligami adalah permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang yang diajukan oleh suami.

Prosedurnya sebagai berikut :

• Suami yang telah beristeri seorang atau tiga orang yang menghendaki kawin lagi (Pemohon), mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan.
  

• Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon;
  

• Permohonan harus memuat: identitas para pihak (Pemohon dan Termohon = isteri); posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya, rincian harta kekayaan dan/atau jumlah penghasilan, identitas calon isteri), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan);
  

• Alasan izin polygami harus mencakup salah satu dari alasan-alasan yang tercantum pada pasal 4 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974, jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
  

• isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
  

• isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  

• isteri tidak dapat melahirkan keturunan;
  

• Harus memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, yaitu :
  

• Adanya persetujuan isteri;
  

• Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

• Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak;

C.

DISPENSASI KAWIN

Dispensasi Kawin adalah untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki atau perempuannya masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedurnya sebagai berikut :

• Kedua orangtua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih dibawah umur, masing-masing sebagai Pemohon 1 dan Pemohon 2, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;
  

• Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal para Pemohon;
  

• Permohonan harus memuat: identitas para pihak (Ayah sebagai Pemohon 1 dan Ibu sebagai Pemohon, 2) posita(yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai lakilaki/perempuan), 3) petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

Catatan:

Untuk mempermudah proses, siapkan juga dokumen-dokumen berikut ini:

1. Asli Surat/ Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 2 (dua) lembar;
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat;
4. Kartu Keluarga (bila ada);
5. Akta Kelahiran Anak (bila ada);
6. Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama setempat.

D.

WALI ADHOL

Prosedurnya sebagai berikut :

• Calon mempelai perempuan yang wali nasabnya menolak menjadi wali nikah (Pemohon), mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;
  

• Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon atau diajukan ke pengadilan di tempat Pemohon;

• Permohonan harus memuat: identitas pihak (Pemohon),posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas wali nasab dan calon suami), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

E.

PENGESAHAN NIKAH ( ISBAT BIKAH )

Pengesahan Nikah adalah Permohonan agar akad nikah yang pernah dilaksanakan dimasa lalu, ditetapkan sah, karena tidak adanya bukti otentik pernikahannya.

Prosedurnya sebagai berikut :

• Suami dan/atau isteri, janda atau duda, anak-anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu sebagai Pemohon, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;

• Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon; Permohonan harus memuat: identitas pihak (Pemohon/para Pemohon), posita (yaitu: alasanalasan/ dalil yang mendasari diajukannya permohonan), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).